Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan diperlukan pembangunan paradigma serta wawasan kebangsaan yang terintegrasi dan holistik untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Segala upaya untuk merawat, melestarikan, dan membumikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi kerja kolektif yang melibatkan segenap elemen bangsa agar berdampak optimal.
“Proses internalisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara masif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan menjadi proses yang berkesinambungan. Sehingga, tertanam kuat dan tidak mudah tercerabut oleh hempasan gelombang peradaban, tidak berhenti atau dibatasi oleh periodisasi zaman, apalagi pergantian pemerintahan,” ujar Bamsoet dalam Diskusi Hasil Survey Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Tentang Orientasi Publik Terhadap Pancasila dan Isu-Isu Kebangsaan di Ende Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/6/22).
Turut hadir sebagai narasumber antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Ketua Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (Pertinasia) Mulyanto Nugroho dan Pendiri SMRC Saiful Mujani.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan SMRC, mengisyaratkan bahwa dari tingkat yang paling elementer sekalipun, pengetahuan dasar masyarakat tentang Pancasila masih berada dalam skor 64,6 atau kategori ‘sedang’. Hasil survey juga mengungkap bahwa komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila juga masuk dalam kategori sedang dengan skor 73,2.
“Pancasila dipercaya memperkuat konsolidasi sistem politik Indonesia. Sayangnya, tingkat konsolidasi sistem politik Indonesia baru berada pada tingkat ‘sedang’, atau bahkan ‘kurang’, dengan skor 52,8 hingga 58. Demikian juga terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila itu direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, yang ‘hanya’ mencapai skor 73,7 dan juga diklasifikasikan dalam kategori ‘sedang’,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, salah satu isu yang mengemuka adalah terkait toleransi sosial-politik yang masih belum kuat dengan skor 49,1. Toleransi selama masih dipahami dan dipraktikkan secara kurang inklusif, di mana ragam perbedaan latar belakang sosial dan pandangan politik dapat memicu lahirnya perlakuan diskriminatif.
“Di samping itu, masih ada kecenderungan sikap dan perilaku yang mengedepankan sikap keberagamaan yang dimaknai secara sempit. Dalam konteks pembangunan wawasan kebangsaan dan internalisasi serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila, MPR akan terus berupaya menjadikan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila sebagai program prioritas kelembagaan, melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilakukan melalui pengayaan metodologi dan inovasi, serta dengan merangkul segenap pemangku kepentingan,” pungkas Bamsoet.*
