Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas nasional pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 melalui akselerasi transformasi ekonomi dengan mendorong peningkatan peran sektor-sektor potensial bernilai tambah tinggi.
Implementasi pada sejumlah agenda reformasi struktural diperlukan untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi, seperti melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem logistik, implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, reformasi sektor keuangan, serta reformasi fiskal melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, serta reformasi struktural dan reformasi fiskal yang komprehensif dan konsisten, kebijakan ekonomi makro dan fiskal 2023 ditargetkan dapat menjadi stabilisator jika terjadi guncangan, sekaligus sebagai instrumen utama pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat.
Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky mengatakan strategi tersebut sudah tepat menyasar target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Indonesia. Namun, diperlukan optimalisasi pada level implementasi. Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan harus ditingkatkan.
“Untuk ini bisa berhasil, ini bukan hanya tugas di Kementerian Keuangan, tapi kementerian-kementerian lain, regulator, sektor privat, ini semua harus berkolaborasi secara koheren dan sinergis untuk kemudian mewujudkan cita-cita ini,” ucap Riefky, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkeu.go.id, Kamis (02/06/2022).
Disisi lain, Riefky berharap agar kebijakan-kebijakan yang bersifat reformatif tetap mendapatkan political support dan bisa dijalankan sesuai prioritas.
“Political cost dan political will yang pasti akan lebih berat terjadi di dua tahun mendatang. Sehingga memang ini perlu diperhatikan agar tujuan pembangunan jangka panjang kita ini tidak terbengkalai,” kata Riefky.
Meski begitu, risiko ketidakpastian yang datang dari dinamika global masih sangat tinggi. Menurut Riefky, pemerintah harus dapat mengatur prioritas dan konsistensi dalam melindungi ekonomi, masyarakat miskin dan rentan, serta menyehatkan APBN.
“Selama fokus prioritasnya ini sudah tepat dan tidak berubah-ubah, maka nanti pasti movement dari fiskalnya yang bisa mengikuti ini. Saya cukup confident bahwa ke depannya kita cukup aman dari sisi ekonomi growth dan dari sisi kebutuhan fiskalnya,” pungkas Riefky.*
