Memasuki pertengahan tahun 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil beserta jajaran memenuhi undangan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Kamis (02/06/2022). Agenda Raker kali ini adalah pemaparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta rencana kerja pemerintah tahun 2023.
Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, dari sisi anggaran 2022, angka realisasi hingga Mei 2022 lalu sudah mencapai 27,01%. Sedangkan dari sisi target fisik output atau keluaran utama, pada 2023 mendatang terdapat kenaikan dan juga penurunan target. “Tahun 2023 juga masih merupakan tahun ‘Transformasi Digital’ bagi Kementerian ATR/BPN. Ini juga sekaligus sebagai pelaksanaan tahun ketiga Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020,” jelasnya dalam rapat yang diadakan secara hybrid ini.
Transformasi digital yang dijalankan, juga bertujuan untuk mendukung program atau rencana strategis kementerian. “Untuk rencana kerja 2023, kegiatan prioritas Kementerian ATR/BPN itu sedikitnya ada 12 program. Beberapa di antaranya percepatan Rencana Tata Ruang (RTR) tingkat kabupaten/kota; Reforma Agraria; operasional Bank Tanah; penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; serta yang masih terus kita kejar, yaitu percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) termasuk aset-aset tanah negara dan tanah wakaf,” papar Sofyan A. Djalil
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyambut baik pemaparan capaian dari Menteri ATR/Kepala BPN. “Hari ini sifatnya kita mendengarkan, nanti atas masukan dan bahasan hari ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya,” ujarnya.
Dari sejumlah bahasan yang mengemuka, PTSL kambali menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan rapat. Beberapa Anggota Komisi II DPR RI angkat bicara soal Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian ATR/BPN ini. “Saya sudah dua kali ikut sosialisasi PTSL, tapi banyak masyarakat yang belum tahu tentang PTSL. Perlu ada sosialisasi dan ditingkatkan frekuensinya. Sebab, inilah yang memang ditunggu-tunggu masyarakat,” ungkap salah satu Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.
Hingga pertengahan tahun ini, Kementerian ATR/BPN bekerja keras untuk memenuhi capaian yang telah ditargetkan. Seraya menghasilkan, sesuai yang sering disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, sebagai instansi di bidang pertanahan dan tata ruang, prinsip Kementerian ATR/BPN adalah kualitas, kualitas, dan kualitas. Dengan Raker bersama DPR RI ini diharap seluruh program kerja dapat berjalan secara sinkron serta kinerja Kementerian ATR/BPN semakin baik dan produktif. *
