Kementerian Sosial (Kemensos) diharap terus melakukan perbaikan dalam kinerjanya, khususnya dalam perbaikan data. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, perbaikan data pada Kemensos seperti data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan hal yang penting, namun tidak bisa diburu-buru. Sehingga kejadian penerima bantuan sosial (bansos) yang kerap salah sasaran dapat diminimalisir.
“Jadi (data) yang dikeluarkan itu yang kami temukan belakangan ini kok ternyata mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya menurut kami masih layak untuk mendapatkan bantuan. Sehingga (pengumpulan data) ini harus jeli kita dan jangan terburu-buru. Dalam artian lebih baik kita menguatkan pada graduasi, pada pemberdayaannya,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni saat mengikuti Rapat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI Tri Rismaharani, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Permasalahan lainnya, lanjut Lisda, yaitu bantuan kepada orang tua yang sudah tidak diurus atau tidak memiliki sanak saudara atau keluarga. Menurutnya daripada memberikan bantuan berupa perbaikan rumah, akan lebih baik bantuan yang diberikan pada orang tua yakni menyediakan panti. Sehingga orang tua tersebut serasa tidak hidup sendirian dan dapat melakukan banyak kegiatan di panti.
“Karena kalau dengan adanya panti di suatu tempat itu mereka (sesama lansia) bisa bersama-sama. Mereka bisa berkegiatan, kemudian banyak hal-hal baik yang bisa dilakukan orang-orang tua kalau ada di panti. Daripada mereka tinggal di rumah sendiri, walaupun rumahnya sudah bagus gitu,” ungkap politisi Partai NasDem itu.
Lebih lanjut, dirinya pernah menemukan ketika orang tua diberi bantuan berupa perbaikan rumah, orang tua tersebut tetap tidak memungkinkan bekerja atau ketika sudah diperbaiki, rumah tersebut pun ‘akan diambil oleh keluarganya’. Sehingga Lisda pun menyarankan kepada Kemensos agar program pemberdayaan difokuskan pada mereka yang masih berusia produktif.
Di akhir, Anggota Badan Legislasi DPR RI itu berharap, untuk mencapai penghapusan kemiskinan ekstrem yang diharapkan oleh pemerintah, ia menilai butuh target yang jelas secara waktu. Sehingga ia berharap ke depan akan ada target waktu yang jelas sehingga pelaksanaan tidak terburu-buru dan betul-betul terukur.
“Berapa orang yang bisa kita keluarkan dari data kemiskinan ini. Sehingga, bisa betul-betul terukur dan orang-orang yang nantinya sudah keluar dari kemiskinan ini memang betul-betul orang-orang yang sudah siap. Artinya kita tidak paksakan harus sekarang harus keluar dari data-data, yang baik itu PKH maupun data di DTKS,” pungkas politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I itu.*
