Kepentingan dan kesejahteraan masyarakat menjadi aspek penting bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan di berbagai sektor. Pemutusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat tersebut perlu dilandaskan dengan adanya data dan indikator yang kredibel serta mampu merepresentasikan kondisi konkret yang ada di tengah masyarakat.
Dalam kaitannya dengan urgensi penggunaan data tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso beserta jajaran menerima audiensi Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan serta Deputi Bidang Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jumat (1/07/2022). Pada kesempatan tersebut, BRIN mengawali penyampaian audiensi dengan latar belakang pentingnya data riset dalam mereduksi berbagai permasalahan, terkait optimalisasi kebijakan publik agar produk kebijakan dapat produktif dalam memenuhi kebutuhan publik.
Dalam merespon kebutuhan tersebut, BRIN berinisiasi membentuk Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) sebagai wadah berdialog bagi K/L, BRIN, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengagendakan kebutuhan kajian kebijakan, riset dan inovasi dari setiap K/L, industri, dan daerah. Sesmenko Susiwijono memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan FKRI yang juga dapat menunjang pembuatan kebijakan di Kemenko Perekonomian.
“Terkait FKRI, kami menyambut baik dan akan terus intens berkomunikasi dengan para Sesmenko. Kami mendukung pelaksanaan forum seperti ini karena pengambilan keputusan kebijakan idealnya harus didasarkan landasan yang kuat berbasis riset maupun survei,” ungkap Sesmenko Susiwijono.
Forum tersebut dicanangkan menjadi wujud langkah strategis Pemerintah dalam menunjang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dengan adanya output berupa usulan rekomendasi kebijakan dan hasil riset bagi K/L, daerah, dan industri yang mendukung peningkatan daya saing bangsa. Dalam menghasilkan output tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian usulan tema atau rencana rekomendasi kebijakan dan kebutuhan survei dari K/L yang terkait.
Adapun beberapa isu kebijakan di bidang perekonomian yang disampaikan oleh BRIN untuk menjadi fokus penyelesaian adalah perbaikan alur material, peningkatan standard sustainability, pemberdayaan UKM, pengembangan sentra R&D, serta pengembangan jaringan dan platform digital. Merespon usulan isu tersebut, Sesmenko Susiwijono menyampaikan concern terhadap krisis pangan dan energi sehingga diharapkan Organisasi Riset (OR) Pertanian dan Pangan dapat memberikan bantuan terkait penyediaan survei atau data yang kredibel bagi penyusunan kebijakan di bidang pangan.
Selain itu, Sesmenko Susiwijono turut menyampaikan fokus Pemerintah saat ini terkait dengan transisi energi sehingga OR Energi BRIN diharapkan mampu memberi sumbangsih dalam penyediaan survey atau data terkait isu tersebut. Isu lain yang juga turut disampaikan adalah terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak dan daya saing daerah sehingga diharapkan juga bantuan terkait isu tersebut.
Selanjutnya, BRIN menyampaikan bahwa terkait dengan isu energi telah menjadi salah satu fokus utama BRIN dengan tergabungnya BRIN dalam Networking ASEAN perihal bio-circular-green economy sehingga memungkinkan adanya transfer of knowledge dengan negara-negara ASEAN bahkan diluar ASEAN seperti Jepang, Korea, dan China.
Terkait dengan isu indeks daya saing daerah, saat ini BRIN memfokuskan riset daerah dengan membentuk BRIDA yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai inovasi di daerah untuk menghasilkan teknologi konkret yang berguna bagi daerah serta mendukung riset dan inovasi nasional mengingat pentingnya daerah dalam menjadi agregat ekonomi nasional. Hingga saat ini sudah terdapat 4 BRIDA di daerah dan 10 lainnya masih dalam proses pembentukan.*
