Menjaga kedaulatan digital merupakan bagian dari upaya akselerasi transformasi digital nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan empat sektor strategis yang menjadi komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan akselerasi transformasi digital.
“Dari sisi Kominfo. Saya perlu menyampaikan melalui momentum yang sangat baik ini bahwa ada empat hal yang terpetik dalam ingatan dan pikiran saya yang menjadi policy untuk kita lakukan bersama-sama sekarang dan beberapa waktu kedepan selama periode kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo Kabinet Indonesia Maju,” ujarnya saat menghadiri Peringatan HUT ke-27 Telkomsel di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (07/06/2022).
Menurut Menteri Johnny, sektor pertama berkaitan dengan upaya memastikan payung hukum yang memadai sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan derivatif ekonomi, baik e-commerce, health technology dan financial technology melalui regulasi yang ramah investasi.
“Kedaulatan digital hanya bisa kita capai bila kita mempunyai payung regulasi yang memadai. Di sisi yang satu memastikan kedaulatan digital kita, di sisi yang lain membuka ruang agar ramah terhadap investasi,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan payung hukum yang memadai dapat mengantar Indonesia mengisi dan menguasai ruang digital di negeri sendiri. Terlebih, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital terbesar.
“Ekonomi digital kita diproyeksikan USD146 Miliar pada tahun 2025, 40% dari digital ekonomi ASEAN. Bahkan diproyeksikan lebih dari USD315 Miliar di tahun 2030. Jadi, pastikan payung hukumnya memadai,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai menjadi sektor strategis kedua dalam ekosistem telekomunikasi. Saat ini, Kementerian Kominfo sedang melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk memastikan ketersediaan spektrum yang memadai bagi pengembangan dan adopsi teknologi baru di sisi upstream telekomunikasi Indonesia.
“Saat ini kita baru menggunakan sekitar 737 Mhz spektrum di semua level lower band, mudah-mudahan segera nanti kita pakai millimeter wave untuk 5G. Kita membutuhkan setidaknya 2.047 Mhz spektrum untuk mendukung transformasi digital Indonesia,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Menkominfo berharap ekosistem telekomunikasi memperhatikan alokasi spektrum frekuensi pada saat Pemerintah melakukan refarming agar tata kelola sumber daya spektrum menjadi lebih efisien.
“Tidak saja bagi penerimaan negara, tetapi lebih efisien di dalam mengisi kebutuhan spektrum untuk pengembangan perekonomian nasional dan atau kebutuhan nasional lainnya dari sisi telekomunikasi,” jelasnya.
Infrastruktur dan Talenta Digital
Aspek lain yang mencakup sektor strategis berkaitan dengan penggelaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Menteri Johnny, dunia termasuk Indonesia terus menyuarakan komitmen menutup kesenjangan digital melalui pembangunan infrastruktur TIK secara besar-besaran.
“Saya harapkan jajaran Telkomsel yang sudah bersama-sama, terus bersama-sama bahkan lebih kuat kolaborasinya untuk memastikan penggelaran ICT infrastruktur yang memadai dan tersebar rata di seluruh wilayah tanah air. To close the digital divide, itu pesan dunia saat ini,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan untuk menopang pembangunan infrastruktur TIK, Kementerian Kominfo menerapkan bauran pembiayaan (blended financing), terutama untuk membangun microwave link dan fiberlink, menyiapkan High-Throghput Satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps.
“Kementerian Kominfo melalui directive Presiden Joko Widodo mengambil bagian dalam intervensi blended financing di wilayah non komersial untuk meneruskan dan menghubungkan fiber optik di titik-titik yang belum terhubung. Saat ini ada dua HTS sebesar 150 Gbps yang siap untuk diluncurkan kloter pertama dan kloter kedua tahun depan. Telkomsat pun demikian, saat ini sedang menyiapkan HTS 32 Gbps yang mudah-mudahan juga diluncurkan dan sukses ditempatkan di orbit,” jelasnya.
Pada level the the last mile, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) terus berupaya menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station di wilayah terluar, terdepan, terpencil (3T).
“Maka operator-operator seluler secara khusus Telkomsel, yang luar biasa mengambil secara progresif untuk menyelesaikan pembangunan BTS di wilayah komersial. Jangan sampai di ibu kota masih ada blankspot,” tutur Menteri Johnny.
Menkominfo menegaskan ketersediaan payung hukum, tata kelola spektrum dan penggelaran infrastruktur TIK yang memadai belum cukup jika tidak didukung keberadaan talenta digital Indonesia yang unggul sebagai sektor keempat.
“Karenanya saya mengajak dan mengundang kita sekalian ekosistem telekomunikasi nasional, hulu dan hilir untuk bergandengan tangan bersama-sama memastikan untuk menghasilkan digital talent yang cukup dan memadai,” tandasnya.
Dalam HUT Telkomsel ke-27, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan. Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Telkomsel Wishnutama Kusubandio, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, serta jajaran komisaris dan direksi Telkom Indonesia dan Telkomsel.*
