Berkaca pada hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) pekan lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyiapkan strategi inovasi digital, industri film, hingga sumber daya manusia.
“Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan Peta Jalan Pengembangan Industri Digital, bagian dari strategi digitalisasi untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada akhir 2030, demand pasar ekonomi digital diproyeksikan mencapai Rp 4.800-5.400 triliun,” ujar Menteri Suharso usai merampungkan kunjungan kerja ke AS. Di AS menteri dan rombonganmengunjungi Googleplex, Netflix Headquarters, hingga School of Cinematic Arts University of Southern California
Indonesia akan mendorong kontribusi peran ekonomi digital melalui peningkatan dan penguatan kualitas ekosistem pendukung. Saat ini, neraca perdagangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) masih tinggi, sedangkan pemanfaatan digitalisasi semakin cepat.
“Coverage area ketersediaan internet di Indonesia sudah mencapai lebih dari 95 persen, sementara adoption rate pengguna internet tercatat lebih dari 90 persen. “Dari sisi supply, pada akhir 2030, industri digital diproyeksikan meningkat hingga Rp 1.700 triliun. Penurunan defisit neraca perdagangan di sektor TIK hingga USD 9 miliar dan nilai TKDN sektor TIK lebih dari 40 persen,” tutur Menteri Suharso di sela dialog dengan diaspora Indonesia serta kunjungan ke akademi perfilman dan industri kreatif AS.
Untuk itu, penguatan tiga pilar ekonomi digital, yakni produsen, pengguna, dan ekosistem, perlu dipercepat dengan dukungan regulasi dan kebijakan, infrastruktur TIK, ketersediaan talenta, investasi dan pembiayaan, hingga riset dan teknologi. Berpenduduk 273,5 juta jiwa dengan pengguna internet hingga 53,7 persen serta pengguna over-the-top lebih dari 50 juta, Indonesia akan meningkatkan dukungan untuk ekosistem film lokal.
“Pemerintah juga melihat peluang kerja sama pengembangan talenta perfilman Indonesia. Targetnya, dalam jangka pendek, antara lain pengembangan akademi film di beberapa kota untuk menjadi sentra produksi hingga beasiswa pascasarjana jurusan film untuk calon-calon sutradara, penulis, produser,” urai Menteri Suharso.
Kerja sama perguruan tinggi nasional dan perguruan tinggi asing untuk membuka program perfilman, peningkatan peran swasta untuk menjadi sponsor perfilman, hingga pembahasan segi hukum khususnya Intellectual Property Lawyer serta manajemen keuangan juga menjadi perhatian khusus.
Dalam jangka panjang, Indonesia membidik kerja sama pengembangan kurikulum penulisan kreatif drama, teater dan film, pengembangan sekolah tinggi kejuruan seni serta perguruan tinggi seperti Korean Academy of Film Arts (KAFA) Korea Selatan, kerja sama pengembangan pengajar, hingga penyusunan strategi besar untuk menjaga pertumbuhan industri film nasional.*
