Beranda / Daerah / Disorot, Mahasiswa Desak Bobby Nasution Turun Tangan dan Kejati, Dugaan Nepotisme di BPSDM Sumut.

Disorot, Mahasiswa Desak Bobby Nasution Turun Tangan dan Kejati, Dugaan Nepotisme di BPSDM Sumut.

Ruanghukum.Com – Medan // Dugaan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara menjadi perhatian publik. Isu yang berkembang menyebutkan adanya hubungan keluarga antara sejumlah pekerja dengan pejabat di lingkungan instansi tersebut, mulai dari istri, anak, menantu hingga tetangga pejabat.

Persoalan ini menuai sorotan kalangan mahasiswa di Medan. Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar tidak tinggal diam dan segera meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja di lingkungan BPSDM Sumut.

Mahasiswa juga mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses tersebut.

Menanggapi isu yang berkembang, Kepala BPSDM Sumut, Agustinus Panjaitan, membenarkan bahwa terdapat pejabat eselon IV yang istrinya bekerja di lingkungan BPSDM Sumut. Istri pejabat tersebut diketahui bertugas sebagai Widyaiswara atau tenaga pengajar.

“Namun, keduanya menjalankan tugas secara profesional dan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pekerjaan,” kata Agustinus kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Agustinus mengungkapkan, sebelum persoalan tersebut menjadi sorotan publik, dirinya telah menyampaikan surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk meminta klarifikasi sekaligus menindaklanjuti isu yang berkembang.

Sementara terkait tudingan adanya anak dan tetangga pejabat yang turut direkrut bekerja di BPSDM Sumut, Agustinus membantah informasi tersebut.

Meski demikian, polemik ini tetap membutuhkan pemeriksaan administratif secara menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Sebab, hubungan keluarga dalam satu instansi pemerintahan memang tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Namun, proses penerimaan tenaga kerja, dasar pengangkatan, mekanisme seleksi, pembagian tugas hingga potensi konflik kepentingan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, perhatian publik tertuju pada Inspektorat Sumut. Pemeriksaan yang objektif, transparan dan menyentuh substansi persoalan sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses perekrutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga diharapkan memastikan persoalan ini ditangani secara terbuka dan profesional.

Publik tidak cukup hanya disuguhi bantahan ataupun penjelasan sepihak. Hasil pemeriksaan yang transparan menjadi hal penting untuk menjawab dugaan nepotisme tersebut sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara. (Redpel-Irwandi.S)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *