Beranda / Daerah / Bocornya PAD Dari PBG, Ibarat Pipa Bocor Sulit Ditambal

Bocornya PAD Dari PBG, Ibarat Pipa Bocor Sulit Ditambal

MEDAN – Ruanghukum.Com // Maraknya bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar akibat lemahnya pengawasan dan sistem pengendalian perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Wabid Investigasi DPP LSM GEMPUR, Irwandi Simangunsong menilai kebocoran PAD dari sektor PBG ibarat “pipa bocor yang sulit ditambal” karena pengawasan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) serta Satpol PP Kota Medan belum berjalan maksimal.

“Kita bisa lihat secara kasat mata masih banyak bangunan yang tidak memiliki PBG di Medan terutama diwilayah kecamatan medan helvetia, kita terus mendorong agar dinas terkait segera menyelesaikan persoalan PBG ini,” ujar Irwandi di Medan, Selasa (18/11/2026).

Menurutnya, banyaknya bangunan tanpa izin menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembangunan yang terus tumbuh di berbagai titik Kota Medan.

“Kadang kita bingung, ada apa dengan Wali Kota Medan yang masih mempertahankan Kadis Perkim Cikataru, sementara kinerjanya terlihat jalan di tempat. Mau sampai kapan persoalan kebocoran PAD dari PBG ini dibiarkan,” tegasnya.

Irwandi mengungkapkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, potensi kebocoran retribusi PBG di Kota Medan mencapai Rp 47 miliar per tahun. Ia menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret yang mampu menutup kebocoran tersebut secara efektif.

Sementara itu, Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Elfenda Ananda, menilai persoalan kebocoran PAD dari sektor PBG merupakan bentuk kegagalan sistem pengawasan yang dibangun Pemko Medan.

“Menurut saya ini kegagalan sistem di Pemko Medan, khususnya dinas terkait, dalam mencegah kebocoran PAD dari PBG. Banyak bangunan yang tidak masuk dalam database perizinan. Kalaupun ada yang dilaporkan, jumlahnya sering tidak sesuai dengan kondisi riil bangunan,” ujarnya.

Elfenda menilai lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya pengawasan.

“Bangunan tumbuh pesat, tetapi tidak sebanding dengan izin PBG yang tercatat. OPD seperti dinas terkait, Satpol PP, kecamatan hingga kelurahan belum berjalan selaras,” katanya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan sejak tingkat lingkungan. Menurutnya, banyak bangunan yang sebelumnya berupa lahan kosong namun setelah berdiri bangunan, data pajaknya tidak ikut diperbarui.

“Kepling, lurah hingga camat sebenarnya mengetahui perubahan itu, tetapi tidak ada pelaporan yang terintegrasi. Akibatnya fungsi pencegahan kebocoran PAD tidak berjalan,” jelasnya.

Selain berdampak pada PAD, Elfenda menilai lemahnya pengawasan PBG juga berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan ketertiban kota.

“Penegakan aturan masih rendah dan cenderung reaktif. Biasanya baru bergerak ketika sudah ada demo masyarakat atau viral di media sosial,” sindirnya.

Ia mendorong Wali Kota Medan agar memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan berizin maupun yang belum memiliki izin, termasuk bangunan yang diduga melanggar tata ruang,

“Perlu reformasi sistem yang terintegrasi antara data PBB dan perizinan PBG agar tidak ada lagi celah kebocoran PAD,” tegasnya.

Elfenda menambahkan, bangunan tanpa PBG seharusnya dikenakan tindakan tegas berupa penyegelan hingga pemilik memenuhi kewajiban perizinan.

“Masalah utama PBG di Kota Medan sebenarnya bukan pada aturan, tetapi lemahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, dan rendahnya keberanian untuk menindak pelanggaran,” pungkasnya. (Redpel-Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *