MEDAN | Ruanghukum.com — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Kampung Kolam menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya ketidaktepatan sasaran dalam proses pengajuan dan penyaluran fasilitas kredit tersebut.
Dugaan ini mencuat menyusul adanya informasi bahwa seseorang yang diduga tidak memiliki usaha sendiri justru dapat memperoleh fasilitas KUR dengan menggunakan atau mencantumkan usaha milik orang lain. Sementara itu, masyarakat yang diketahui memiliki usaha sendiri justru tidak mendapatkan fasilitas kredit tersebut.
Salah seorang warga berinisial RC, yang mengaku memiliki usaha dan pernah mengajukan permohonan KUR di BRI Unit Kampung Kolam, menyampaikan bahwa dirinya tidak mendapatkan fasilitas kredit meskipun telah melalui tahapan pengajuan dan survei.
RC menerangkan, ketika proses pengajuan berlangsung, dirinya tidak menemukan adanya kendala berarti. Bahkan, pihak terkait telah melakukan survei terhadap usaha yang dijalankannya. Namun, hingga proses tersebut berjalan, permohonan KUR yang diajukannya tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses penilaian kelayakan calon penerima KUR dilakukan, serta apakah penyaluran fasilitas kredit telah benar-benar mengacu pada ketentuan dan prinsip ketepatan sasaran.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Investigasi DPP LSM GEMPUR melakukan penelusuran guna memperoleh informasi dan memastikan kebenaran dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KUR di BRI Unit Kampung Kolam.
Dalam upaya mendapatkan klarifikasi awal, tim investigasi mendatangi langsung kantor BRI Unit Kampung Kolam untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
Namun, saat ditemui di lokasi (2/11), petugas keamanan (security) yang sedang bertugas menyampaikan agar tim investigasi menanyakan persoalan tersebut kepada pihak yang mengurus pengajuan KUR di lapangan.
Selanjutnya, tim investigasi mencoba melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp kepada pihak yang disebut menangani proses survei maupun pengajuan KUR.
Dalam komunikasi tersebut, pihak yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat membantu terkait persoalan yang ditanyakan. Padahal, tim investigasi telah menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan penelusuran atas informasi dan dugaan ketidaktepatan sasaran yang ditemukan di lapangan.
Meski demikian, Tim Investigasi DPP LSM GEMPUR menegaskan bahwa penelusuran ini belum berhenti dan akan terus dilakukan hingga memperoleh penjelasan yang jelas dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses penyaluran KUR tersebut.
Pertanyakan Transparansi dan Ketepatan Sasaran KUR
Tim Investigasi DPP LSM GEMPUR memandang perlu adanya penjelasan dari manajemen BRI terkait sejumlah hal, khususnya mengenai mekanisme penilaian calon penerima KUR, persyaratan kepemilikan dan keberadaan usaha, proses survei lapangan, serta dasar pertimbangan dalam menyetujui maupun tidak menyetujui permohonan kredit.
Apabila benar terdapat penerima KUR yang menggunakan identitas atau usaha milik pihak lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, hal tersebut tentu perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Sebab, program KUR pada prinsipnya ditujukan untuk mendukung pembiayaan usaha produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan akses permodalan.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar menjalankan usaha dan membutuhkan tambahan modal justru tidak memperoleh kesempatan, sementara terdapat dugaan penerima yang tidak memenuhi persyaratan.
DPP LSM GEMPUR Akan Minta Klarifikasi Resmi
Tim Investigasi DPP LSM GEMPUR menyatakan akan terus meminta klarifikasi kepada pimpinan BRI Unit Kampung Kolam maupun manajemen BRI di tingkat yang lebih tinggi agar persoalan ini mendapatkan penjelasan secara terbuka dan objektif.
Tim juga berharap pihak BRI dapat menjelaskan alasan pengajuan KUR RC tidak memperoleh persetujuan meskipun menurut keterangannya telah melalui proses survei.
Selain itu, BRI diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan internal untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data usaha, ketidaksesuaian persyaratan, maupun praktik lain yang berpotensi merugikan masyarakat.
DPP LSM GEMPUR menegaskan bahwa penelusuran ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta penyaluran program pemerintah yang tepat sasaran.
Hingga berita ini disusun, tim investigasi masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari pimpinan BRI Unit Kampung Kolam maupun pihak manajemen BRI terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak BRI maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan ini tetap berimbang dan berdasarkan fakta. (Red)
.
